Pages

PENGELOLAAN HASIL TAMBANG PROPINSI PAPUA BARAT BELUM MEMBAWA DAMPAK POSITIF BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN


Sumber daya alam yang terdapat di sebuah negara, apapun bentuknya merupakan berkah, amanat sekaligus tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Berkah, amanat dan tanggung jawab tersebut menyangkut sejauh mana pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi komunitas masyarakat yang terdapat dalam satu negara dan meminimalisir dampak negatifnya ketika sumber daya alam tersebut di eksploitasi, baik itu secara ekonomi, lingkungan, sosial, budaya bahkan politik. Dalam konteks Indonesia, amanat yang tercantum dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya di kelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan hajat hidup orang banyak”, mengisyaratkan bahwa sumber daya alam yang terkandung harus menitik beratkan pada kesejahteraan kolektif dalam pengelolaannya.
            Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, yang mempunyai amanat  sangat luhur dalam UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam nyatanya tidak sejalan dengan apa yang kita saksikan sekarang mengenai eksploitasi sumber daya alam diberbagai daerah. Eksploitasi sumber daya alam khususnya Pengelolaan di bidang kehutanan menjadi sumber masalah yang kompleksitasnya menimbulkan masalah lain. Karena pengelolaan yang belum maksimal disebabkan tidak mempedulikannya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, yang juga mempunyai hak atas tanah adad yang dimiliki masyarakat tersebut
Sampai sekarang ketika bumi Papua dibuka untuk membangun Perusahaan kayu, Tambang minyak dan yang lainnya masih menimbulkan  masalah demi masalah timbul, bagaimana keberadaan perusahaan dan pertambangan tersebut merusak kultur masyarakat adat setempat, tanah adat yang dulunya di maknai sebagai sumber penghidupan yang syarat akan sakralitasnya di bulldozer untuk mencari emas, kegiatan berburu yang dulunya sebagai bagian tradisi untuk kelangsungan hidup masyarakat adat Papua kini menjadi kegiatan langka karena hutan yang menjadi habitat hewan buruan mereka telah “dirusak”. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya dan adat istiadat yang mengajari mereka untuk hidup bersahaja, sederhana dan arif dalam mengelola sumber daya secara perlahan digantikan dengan struktur budaya baru yang materialistis, belum lagi persoalan ketimpangan ekonomi karena hasil sumber daya alam yang dieksploitasi tidak pernah dirasakan, karena sebagai konsekwensi dari liberalisasi sistem ekonomi kita, pemerintah lebih suka mengundang investor dari perusahaan Transnasional asing untuk mengeruk sumber daya alam papua. Kalau sudah seperti itu tidak ada lagi nilai besar bagi sumber daya alam kita, hanya sebatas “pembagian hasil” dari  kesepakatan pemerintah dengan investor, tentu porsinya jauh lebih kecil dari yang diangkut oleh investor. Efek dari persoalan itu kemudian akan merembet pada masalah  keamanan dan separatisme yang timbul dari rasa ketidakadilan masyarakat setempat sehingga lahirlah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlu diingat bahwa gejolak separatsime yang tejadi di papua belakangan ini adalah salah satunya disebabkan terjadinya kesenjangan akibat eksploitasi sumber daya alam papua yang sembilannya puluh persennya habis oleh pembagian antara pemerintah pusat dan perusahaan tambang asing.
            Sebagai negara berkembang, Indonesia memang cukup dilematis dalam mengelola sumber daya alamnya, disisi lain sumber daya alam tersebut harus dieksploitasi karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang berpengaruh terhadap pendapatan (APBN, APBD), tapi disisi lain penguasaan teknologi sebagai alat dan penyiapan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam masih minim, sehingga bagai tidak punya pilihan, pemerintah akhirnya mengundang investor asing untuk mengeksplorasinya, dan ini berimbas pada  porsi pendapatan antara pemerintah dengan investor asing, sebagai konskwensi logis dari itu, masyarakat sekitar justru tidak pernah mendapat apa-apa selain dampak kerusakan lingkungan. Persoalan tidak disitu saja, karena ekplorasi pasti berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial dan budaya karena ketidak stabilan pendapatan dan kerusakan lingkungan. Bila pilihan terakhir pemerintah hanya bisa mengundang investor asing untuk mengelola sumber daya alam kita, maka amanat UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam yang berbunyi “bumi, air dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan hajat hidup orang banyak” tidak berarti apa-apa.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar