Pages

rehabilitasi

6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II (Permenhut Nomor  : P. 10/Menhut-II/2011), meliputi:
Pemantapan Kawasan Hutan.
2.   Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3.   Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran   Hutan.
4.   Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5.   Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6.   Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
}Kriteria Sasaran RHL
Diutamakan termasuk dalam DAS Prioritas;
2.   Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;
3.  Mempunyai tingkat kerawanan banjir, tanah longsor, abrasi, erosi tanah dan kekeringan yang tinggi;
4.   Perlindungan danau, bendungan, waduk dan bangunan vital lainnya.
Kriteria sasaran lokasi untuk kegiatan RHL tahun 2011 secara teknis masing-masing diatur dalam Pedoman Teknis RHL
}Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan RHL tahun 2011 tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia:
Rehabilitasi kawasan konservasi/lindung seluas 100.000 Ha;
2. Penanaman hutan kota seluas 1.000 Ha;
3.  Rehabilitasi hutan mangrove/sempadan pantai/rawa/gambut seluas 10.000 Ha;
4.  Penanaman bibit hasil KBR sebanyak 400.000.000 batang;
5. Pembuatan KBR sebanyak 10.000 Unit;
6.Pembangunan/renovasi persemaian permanen sebanyak 23 Unit di 22 provinsi.
}
PENYEBAB DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN
Keadaan alam geomorfologi (geologi, tanah, dan topografi) yang rentan terjadi erosi, banjir, tanah longsor dan kekeringan (kemampuan lahan/daya dukung wilayah)
Iklim/curah hujan tinggi yang potensial menimbulkan daya merusak lahan/tanah (erosivitas tinggi)
Aktivitas manusia:
Penebangan hutan ilegal (pencurian kayu)
Kebakaran hutan
Perambahan hutan
Eksploitasi hutan dan lahan berlebihan (HPH, tambang, kebun, industri, permukiman, jalan, pertanian, dll.)
Penggunaan / pemanfaatan lahan tidak menerapkan kaidah konservasi tanah   dan   air (untuk berbagai kepentingan)


Sasaran prioritas pada hutan rusak/rawan dan lahan kritis pada DAS Prioritas, terutama pada
bagian hulu DAS yang sering menyebabkan         bencana               banjir, kekeringan, dan tanah     longsor;
b.            daerah tangkapan air (catchment area) dari        waduk,                 bendungan dan danau;
c. d
aerah resapan air (recharge area) di hulu       DAS;
d. daerah sempadan sungai, mata air, danau,     waduk; dan
e. bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami,               intrusi   air           laut, dan abrasi pantai

Tahapan Penyelenggaraan kegiatan RHL :
 a.  perencanaan;
 b.  pengorganisasian/kelembagaan;
 c.  pelaksanaan kegiatan;
 d.  pengawasan dan pengendalian.
Perencanaan terdiri dari :
a.       Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL)
b.      Rencana Tahunan RHL (RTRHL)
c.       Rancangan Kegiatan RHL (RKRHL)
Pengorganisasian / kelembagaan mengatur :
a. pembentukan lembaga / kelembagaan,
b. peran dan fungsi para pihak

Kegiatan RHL meliputi :
a. reboisasi;
b. penghijauan;
c. pemeliharaan;
d. pengkayaan tanaman;
e. pembuatan bangunan konservasi tanah secara sipil teknis  pada lahan kritis dan tidak produktif.
Kegiatan Penghijauan :
     a. pembangunan hutan rakyat; 
     b. pembangunan hutan kota;
     c. pembangunan penghijauan lingkungan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mengatur :
Ø   Tata Hubungan Kerja,
Ø   Pelaporan,
Ø   Pembinaan dan Bimbingan Teknis,
Ø   Monitoring dan Evaluasi,
Ø   Penilaian kinerja.
Ø  Luas Hutan Provinsi Papua Barat :
Luas  wilayah  hutan  di  Povinsi Papua Barat  berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan  (sesuai SK Menhut No. 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999) adalah seluas : 9.769.686,91 Ha , terdiri dari:
                - Areal Penggunaan lain =  342.087,75 Ha
                - Hutan Lindung                               =  1.648.277,57 Ha
                - Hutan Produksi                              =  1.866.284,39 Ha
                - Hutan Produksi Konversi=  2.314.144,89 Ha
                - Hutan Produksi terbatas=  1.847.243,96 Ha
                - Kawasan Suaka Alam        =  1.751.648,35 Ha
}  Luas Lahan Kritis di Provinsi Papua Barat
Berdasarkan Hasil Peta Review Lahan Kritis BPDAS Remu Ransiki Tahun 2010, maka luas lahan kritis di Provinsi Papua Barat adalah seluas seluas : 493.071 Ha, yang terdiri dari :
                - Sangat Kritis     =     77.310 Ha
                - Kritis   =   415.761 Ha
                sedangkan yang Agak Kritis         adalah seluas 1.540.095 Ha dan Potensial Kritis seluas      4.341.433 Ha, dan 3.397.915 Ha tergolong Tidak Kritis.
                               
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN
PROVINSI PAPUA BARAT
VISI :
                “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEHUTANAN  YANG    LESTARI GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH
               
MISI :
          Menjamin Keberadaan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
          Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
          Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
          Mendorong peran serta masyarakat.
          Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
          Memantapkan koordinasi bidang kehutanan antara provinsi dan kabupaten/kota.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT DISELARASKAN DENGAN 5 KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN KEHUTANAN :
1.       PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGING DAN PERDAGANGAN KAYU ILLEGAL;
2.       REVITALISASI SEKTOR KEHUTANAN;
3.       REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM;
4.       PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DALAM DAN DI SEKITAR HUTAN;
5.       PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.
}  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI PAPUA BARAT, MELIPUTI :
1.       MENDORONG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PAPUA BARAT;
2.       MEMINIMALISASI LAJU DEGRADASI KAWASAN HUTAN DAN LINGKUNGAN;
3.       PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN HUTAN DAN SUMBERDAYA HUTAN;
4.       PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN BERBASIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
5.       Permasalahan dalam upaya RHL
 di Provinsi Papua Barat, antara lain :
Masih kurangnya data potensi Sumber Daya Hutan.
2.            Luasan lahan kosong dan lahan kritis yang terus meningkat akibat penebangan liar dan pembakaran hutan/lahan.
3.            Masih kurangnya pengakuan masyarakat tentang batas-batas kawasan hutan.
4.            Masih kurangnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan RHL dalam upaya meminimalisasi laju degradasi kawasan hutan seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan guna  peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

}  Program Kerja / Kegiatan RHL
di Provinsi Papua Barat, meliputi :
1.       Penyusunan Data Base Potensi Sumberdaya Hutan dan Lahan Provinsi  Papua Barat.
2.       Penyusunan Master Plan RHL Provinsi Papua Barat.
3.       Re-evaluasi dan Re-kalkulasi Data :
     @   Kawasan Lindung dan Konservasi;
     @   Lahan Kritis;
     @   Lahan Kritis dalam areal IUPHHK;
     @   Kawasan Pesisir dan Mangrove;
4.       Pengembangan Pengelolaan DAS;
5.       Pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Reboisasi;
6.       Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Industri;
7.       Pengembangan Kelembagaan RHL (Forum RHL, Forum DAS, Kelompok Tani  Hutan, dll);
8.       Sinkronisasi Perencanaan RHL;
9.       Pendampingan kegiatan RHL;
10.   Pengembangan Sumber Benih bagi Ketersediaan Benih Kegiatan RHL;
11.   Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan;
12.   Pengembangan Model Ekoturisme pada Kawasan Lindung dan Konservasi;
13.   Pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam upaya RHL

}  Pengertian-pengertian :
}  Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
}  Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang‑alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
}  Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
}  Jenis-jenis kegiatan dalam programr Rehabilitasi Hutan dan Lahan antara lain :
}  Pembuatan Hutan Rakyat ~ Upaya pembuatan tanaman hutan rakyat dengan Jenis Tanaman Serbaguna (MPTS : Multi Purpose Trees Species) atau dengan Tanaman Unggulan Lokal (TUL) pada lahan yang dibebani hak milik (lahan milik masyarakat) sesuai dengan kondisi dan situasi sosial budaya setempat.
}  Reboisasi Hutan Lindung               ~ Upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan lindung yang telah mengalami degradasi/penurunan kualitas hutan, yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang dan semak belukar.
}  Reboisasi Hutan Produksi  ~  Upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan produksi yang telah mengalami degradasi/penurunan kualitas hutan, yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang dan semak belukar.
}  Penghijauan Kota ~ Upaya menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota melalui kegiatan penanaman agar tercipta lingkungan kota yang sehat, indah dan nyaman.
}  Rehabilitasi Hutan Mangrove  ~ Upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.

REALISASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DI PROVINSI PAPUA BARAT                                               (TAHUN 2005 s/d 2009)
Agroforestry      :                  910  Ha
2.  Reboisasi       :               7.330  Ha
3.            Penghijauan Hutan Rakyat           :               4.382  Ha
4.            Penghijauan Hutan Kota               :                  243  Ha
5.            Budidaya Tanaman Kehutanan
/MPTS  :                  103  Ha
6.            Rehabilitasi Hutan Manrove        :                  335  Ha
(dari semua sumber dana DAU, DAK-DR, DBH-SDA,         GERHAN, dll)
Untuk tahun 2010 masih dalam proses rekapitulasi data

}  PADA TAHUN 2010 s/d 2011 KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DIARAHKAN PADA PEMENUHAN KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN HUTAN/MPTS UNTUK KEGIATAN RHL DALAM BENTUK KBR
}  Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan baik laki-laki maupun perempuan, melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.
}  Kelompok masyarakat pelaksana KBR adalah kelompok masyarakat yang menyusun rencana, melaksanakan dan mengawasi pembangunan KBR.


}  Pada tahun 2010, jumlah Kelompok Kebun Bibit Rakyat di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 128 Unit KBR, yang tersebar di 10 Kabupaten dan 1 Kota
}  Untuk Tahun 2011, masih dalam proses perencanaan


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar